Home Lampung Utara Hukum

Uji Power Kejari Lampung Utara, Dugaan Korupsi Bagian Kesra Sebesar Rp 3.5 Miliar

918
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Utara - Uji Power Kajari Lampung Utara, Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Gerakan Anak Bangsa (GRAB), Provinsi Lampung. Haidir, S.H. menyatakan dukungannya terhadap Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bagian Kesejahtraan Rakyat Kabupaten Lampung Utara 2019-2020.

"Kejaksaan harus berperan aktif, sebagai Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. berdasarkan SK Jaksa Agung RI Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan TP4," ungkapnya, kemarin.

Kejaksaan bertujuan katanya, memberikan pengawalan dan penerangan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Diberitakan sebelumnya dengan judul Kepala Bagian Kesra Lampung Utara diduga Korupsi Rp 1 miliar 

Dimana hingga saat ini, khususnya Pihak Penegak Hukum disana belum ada tindakan untuk melakukan Pemeriksaan terkait adanya  aroma penyalah gunaan Anggaran APBD/APBDP Tahun 2020, senilai Rp 1.006.000.000. Miliar, yang di lakukan oleh Kepala Bagian Kesejahtraan Rakyat (Kesra), anggaran yang di pecah menjadi 13 paket proyek.

Paket tersebut di sahkan oleh Ketua Dewan Romli, A.Md,. Wakil Ketua 1, Madri Daud, SH., MM., waka II, H. Dedi Sumirat, waka III, Joni Saputra. Yang di sepakati 33 Anggota dari berbagai Fraksi.

Dari 13 paket penyedia tersebut, adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), seperti kegiatan :
- Pengadaan Alat Kantor Rp 117.500.000,- juta.
- Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Masjid - partisi multi HPL Rp 180.300.000,- juta. 
- Pengadaan alat Rumah Tangga ( Islamic Center ) Rp 160.000.000,- juta. Dan 
- Belanja Pakayan Dinas Rp 52.000.000,- juta.
 
Hasil konfirmasi melalui Pia Ponsel, selaku Kepala Bagian Bambang Hadiansah, SSTP.MM mengatakan anggaran untuk pengadaan alat kantor senilai Rp 117.500.000,- dana tersebut kami belikan keperluan kantor sejenis Leptob, Printer, Kursi, dan AC. Untuk Kantor yang baru di rehab.

"Anggaran pengadaan pakaian dinas, dibuatkan baju Kesra FDH, Kuning kaki PDH Putih, Pakaian Batik dan baju olah raga. 
Kalau kegiatan yang lain. Itu belum berjalan, karena dana yang ada di BPKAD Kabupaten Lampung Utara apakah dana nya tersedia, kami masih kordinasi ke pihak Badan Pengelola Keuwangan Asli Daerah (BPKAD)," tegasnya.

"Dan setau saya, untuk tahun 2019 lalu. Tidak ada Program perjalanan Umroh dan perjalanan Rohani," tambahnya, saat dikonfirmasi media ini.

Belum juga permasalahan itu disikapi oleh para  pemangku Hukum disana, kini muncul kembali adanya dugaan Korupsi yang nilainya Pantastis sebesar Rp 3.500.000.000,- miliar. Pada tahun 2019. 
Adanya Hal itu di sampaikan Narasumber yang namanya enggan di sebitkan, guna menjaga hal-hal yang tidak di inginkan. Iya mengatakan bahwasannya, anggaran senilai Rp 3,5 milyar tersebut di peruntukan untuk 2 paket Penyedia. Seperti : Perjalanan Umroh untuk Kuata 100 orang, senilai Rp 2,7 miliar. Dan untuk Koata Perjalanan Rohani sebanyak 20 orang, dengan nilai Pagu anggaran Rp 800 juta.

Diduga kegiatan tersebut Tidak di realisasikan Sepenuhnya, bahkan kuat dugaan anggaran tersebut Fiktip.

Dari hasil informasi yang di himpun oleh wartawan koran ini dilapangan dan diperkuat oleh Sumber yang patut dipercaya, bahwa kegiatan perjalanan Umroh dan perjalan Rohani, diberangkatkan pada tahun 2018 lalu. Dengan Koata keseluruhan 120 orang. Yang dibiayai pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar.

Pembiayaan Perjalanan Umroh yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pada tahun 2019, pernah dilakukan Lelang Proyek Tender yang dibuat pada tanggal 01 Oktober 2019, namun hal itu adanya syarat permainan, Lelang. Dan hingga kini Kejelasan tersebut, Bak Seolah Hilang Di Telan Bumi. Hingga kini belum diketahui Kepastian tersebut. 

Adanya hal ini, Masyarakat Lampung Utara mengharapkan Penegak Hukum agar dapat mengungkap Siapa dalang Koruptor yang bersarang di Bagian Kesra Kabupaten Lampung Utara. Mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara dengan angka kemiskinan paling tinggi 20,85 persen. 

Hal ini akan terus di ungkap pada edisi mendatang. (Red)