Home Lampung Selatan Hukum

Virus Corona Mewabah, Kepala SMPN 1 Natar  Korupsi Rp 1,2 Miliar

235
0
SHARE
Ilustrasi

LAMPUNG SELATAN - Diketahui, sejak Maret 2020 lalu seluruh daerah menghentikan kegiatan belajar mengajar disekolah dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh untuk membatasi kontak langsung menyusul wabah virus corona yang telah teridentifikasi di dalam negeri.
Namun, dalam masa darurat pandemi Covid-19, disaat pemerintah bersusah payah menggulirkan kebijakan dan pengelolaan keuangan negara, oknum kepala SMP Negeri 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan diduga korupsi dana BOS tahun 2020 Rp 1.210.440.000.
"Sepertinya musibah wabah virus corona ini justru malah menjadi peluang besar bagi oknum kepala SMPN 1 Natar melakukan tindakan korupsi dana BOS," ujar sumber yang enggan menyebut identitasnya kepada Wartawan, Senin (4/1/2021) kemarin.

Menurutnya, penggunaan dana BOS Tahun 2020  dimasa pandemi saat ini tentunya aktifitas kegiatan sekolah tidak banyak seperti ditahun sebelumnya. Mengingat Pemerintah menginstruksikan seluruh siswa mulai PAUD hingga SMA/ SMK melaksanakan kegiatan belajar mengajar di rumah.

Namun, anehnya dari laporan realisasi dana BOS milik SMPN 1 Natar banyak ditemukan kejanggalan. Sumber menduga Oknum Kepala sekolah setempat melakukan mark-up anggaran.
Lebih lanjut sumber memgatakan, kejanggalan pada realisasi dana BOS tahun 2020 yang diterima SMPN 1 Natar dengan total dana Rp 1,2 miliar lebih tersebut justru disinyalir banyak dinikmati oknum Kepsek untuk kepentingan pribadi.

Berikut rincian biaya penggunaan dana BOS 2020 di SMPN 1 Natar yang terindikasi KKN, diantaranya seperti:
- Tahap 1 Rp 363.330.000:
Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 29.790.000, kegiatan asesmen/ evaluasi pembelajaran Rp 36.609.516, administrasi kegiatan sekolah Rp 154.021.484, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 8.550.000, langganan daya dan jasa Rp 7.016.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 8.950.000, penyediaan alat multi media pembelajaran Rp 52.833.000, dan pembayaran honor Rp 65.560.000.
- Tahap II Rp 484.440.000:
Pengembangan perpustakaan Rp 150.759.200, administrasi kegiatan sekolah Rp 129.240.800, penerimaan Peserta Didik baru Rp 24 juta, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 2,5 juta, kegiatan asesmen/ evaluasi pembelajaran Rp 27.325.000, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 7 juta, langganan daya dan jasa Rl 40.670.000, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah Rp 35 juta.

- Tahap III Rp 362.670.000:
Pemeliharaan sarpras Sekolah Rp 125.107.100,  administrasi kegiatan sekolah Rp 98.189.000, Pembayaran honor Rp 69.250.000, pengembangan perpustakaan Rp 11.325.000, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler Rp 35.305.000, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran Rp 7.156.000, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan Rp 7.150.000, langganan daya dan jasa Rp 7.085.000.

Dari uraian diatas tersebut sumber menilai modus penyelewengan dari penggunaan dana BOS di SMPN 1 Natar ini berpotensi merugikan uang negara mencapai ratusan juta.

Menurutnya, Untuk mempermudah penggunaan dana BOS, modus oknum kepala SMPN 1 Natar ini memandulkan peran komite. Sehingga dana BOS hanya dikelola Kepsek dan Bendahara sekolah setempat.

Selain itu, pihak sekolah setempat juga terkesan sangat tidak transparan. Bahkan, diduga kuat oknum kepsek nekat membuat laporan BOS palsu.

"Sejumlah bukti Pembelian barang dan jasa ditemukan adanya kuitansi fiktif. Kuitansi pembelian pengadaan alat dan kegiatan sekolah sangat diragukan kebenarannya," bebernya.

Kemudian, tambahnya, Oknum kepala SMPN 1 Natar juga diduga membuat laporan palsu untuk pembayaran Honor.

"Honor untuk para guru yang seharusnya dibayar itu diambil oknum kepala sekolah dengan tanda tangan palsu guru yang bersangkutan. Bahkan oknum Kepala SMPN 1 Natar juga kerap melakukan mark-up dana pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)," terangnya.

Terpisah, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Kemendikbud terus berupaya meningkatkan pengawasan.
Peran serta masyarakat juga penting dalam membantu pemerintah untuk bersama mengawal program Bantuan Operasional Sekolah, kata Irjen saat menghadiri acara webinar yang digelar Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum lama ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, dengan terlibat aktif dalam kepengurusan Komite Sekolah dan memantau penggunaan BOS melalui papan penggunaan dana BOS di sekolah.
“Pengelolaan APBN dan APBD yang setiap pesernya bersumber dari rakyat, jangan sampai menjadi pintu untuk memperkaya diri secara tidak sah,” tegasnya.
Bagaimana tanggapan Kepala SMPN 1 Natar terkait pemberitaan ini, selengkapnya tunggu edisi mendatang. (TIM)