Home Lampung Selatan Hukum

Wajah Bupati Dicoreng, Kadis Perkim Korupsi Rp.32,9 Milyar ???

1773
0
SHARE
Fhoto dok : ilustrasi

Handalnews.id, Lampung Selatan - Belum juga bernapas lega Bupati Hi. Nanang Ermanto diperiksa terkait Saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan 2016-2017 Hermansyah Hamidi (HH). Kini kembali tercoreng lantaran adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), senilai Rp 32, 9 miliar yang di lakukan para oknum Dinas Perumahan Dan Pemukiman Pada realisasi anggaran 2020.

Munculnya dugaan Korupsi di Dinas Tersebut Semua atas dasar Informasi yang dijamin ke akuratannya.
Menurut pengakuan Narasumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, senilai Rp.32.9 Miliar. milik instansi Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi adanya dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), dalam pengerjaan proyek pada tahun 2020. Menurutnya kegiyatan yang dikerjakan oleh pihak Rekanan seperti Kegiyatan Pembangunan Pagar TPA di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar, yang nilainya mencapai
Rp. 700.000.000. Diduga pengerjaannya Jauh dari Standar RAB yang ada.

Dampak bila mana bangunan tersebut dikerjakan tidak sesuai Standar, akan menimbulkan Air lindi dapat merembes melalui tanah dan dimungkinkan pula akan mencemari air tanah yang ada di lokasi Tempat Pembuangan Akhir. Perembesan ini sangat tergantung dari sifat fisik tanah dasar TPA
seperti porositas, permeabilitas dan tekanan
piezometrik. Air lindi akan merembes melalui tanah secara perlahan, jika terdapat aliran air tanah di bawah lokasi TPA, maka air lindi akan mencemari aliran tersebut dengan kandungan zat yang cukup berbahaya bagi lingkungan.

Apa lagi saat ini Rakyat sudah banyak menderita karena kemiskinan dan krisis ekonomi melanda pada kehidupan di masa pandemi Covid-19. Justru hal itu tidak menyurutkan para oknum Koruptor di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan untuk mengeruk anggaran guna memperkaya diri.

Seperti di ketahui Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan menerima Anggaran yang bersumber dari APBD Daerah tahun 2020, senilai Rp.32.9 Miliar, dari Anggaran tersebut direalisasikan untuk 243 paket kegiatan. Nah dari setiap paket itulah menurut sumber oknum Koruptor melancarkan modusnnya dengan cara mematok setoran kepada pihak rekanan",tegas sumber.

Adanya hal itu, diharapkan Pihak Penegak Hukum Prepisional, dalam mengusut adanya dugaan yang dilakukan para oknum Koruptor di Dinas Perumahan dan Pemukiman, Efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi akan sangat menentukan ada atau tidaknya Epek jera bagi para pelakunya.
Mau tau Tanggapan Bupati adanya Hal ini, baca edisi mendatang.
(RED)