Home Lampung Tengah Pariwara

Warga Kampung Wonosari Keluhkan Kinerja Kakam

1283
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Sukadi Dianggap Cari Kesempatan

Handalnews.id, Lamteng - Warga Kampung Wonosari, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, mengeluhkan soal kinerja kepala kampung setempat, Sukadi, yang dianggap mencari kesempatan dalam kesempitan.

Dari pengakuan warga setempat yang diterima awak Koran ini, Kepala Kampung Wonosari, Sukadi, diduga menarik upeti sebesar Rp100 ribu dari 30 kepala keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggarkan dari Dana Desa.     
Seperti diketahui, ditengah pandemi Covid-19 pemerintah mengucurkan bantuan kepada warga yang terdampak virus berbahaya tersebut, seperti halnya di Kampung Wonosari yang mengalokasikan Dana Desa yang diterimanya untuk penanggulangan Virus Corona.

Keluhan terkait bantuan tersebutlah yang disampaikan warga Dusun IV, Kampung Wonosari, sebab sebanyak 30 kepala keluarga penerima BLT Dana Desa itu masing-masing dimintai setoran sebesar Rp100 ribu yang dikoordinir oleh oknum Ketua RT setempat bernama Kasno. 
Iwan salah seorang warga Dusun IV, Kampung Wonosari, mengaku jika akibat daripada tarikan tersebut, warga yang tak mempunyai uang terpaksa harus mencari mencari pinjaman kesana-kemari.

Yang sangat aneh, menurut Iwan adalah warga penerima bantuan BLT Dana Desa di Dusun I, II, dan III Kampung Wonosari sama sekali tidak dikenakan tarikan apapun, sehingga mereka curiga adanya diskriminasi dalam penyaluran bantuan itu.

Iwan juga mengungkapkan jika Rp90 juta Dana Desa tahap pertama yang diterima Kampung Wonosari digunakan untuk pembelian sanitizer berupa alat penyemprot dan gallon sebagai sarana mencuci tangan serta pendirian posko Covid yang berada di Dusun I.

Penyemprotan juga dilakukan kepada kendaraan yang melintas serta di posko ditempatkan 3 orang petugas yang berjaga saat siang hari dan 5 orang yang bertugas di malam hari dengan honor sebesar Rp25 ribu per harinya.

Sementara jika petugas yang berjaga tidak menjalankan tugasnya maka tidak diberikan upah harian, dan dana tersebut seharusnya dikembalikan ke kas kampung. Sementara dari hasil penelusuran diketahui jika di kampung lainnya, honor untuk petugas jaga di posko Covid adalah sebesar Rp80 ribu/ hari, sehingga dari perbedaan tersebut menguat dugaan jika realisasi Dana Desa untuk penanggulangan Covid-19 di Kampung wonosari hanya Rp20 juta.

Dari pengakuan warga lainnya, disebutkan jika saat warga Kampung Wonosari dikumpulkan di balai kampung, terdapat komplain yang menyebut jika kepala kampung tebang pilih dalam menentukan warganya yang akan mendapat BLT Dana Desa.

Padahal demi memenuhi penanggulangan Covid-19, Pemerintah Kampung Wonosari sampai harus membatalkan rencana pembangunan jembatan dan jalan lapen. 
Selain persoalan BLT, penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Wonosari juga diwarnai banyak masalah, karena dianggap tidak tepat sasaran.

Bahkan disebutkan jika mereka yang menerima bantuan PKH adalah krooni-kroni dari kepala kampung. 
Persoalan PKH ini dibenarkan oleh salah seorang anggota Hansip di Dusun IV yang mengaku jika dirinya sudah selama 7 bulan tidak menerima jatah raskin dan hanya menerima bantuan PKH.

“Kenapa jatah raskin saya di setop, padahal rekan sesama hansip di dusun lain masih menerimanya. Raskin dan PKH itukan sepaket dari Dinas Sosial,” ujar sumber itu.

Lebih lanjut dikatakan, selama masa pandemi Covid-19 ini jatah beras warga yang biasanya 2 karung atau 20 kg perbulan, sekarang hanya diberikan 10 kg atau 1 karung saja dengan ditambah telur dan sembako. Sumber lain mengatakan jika anggaran Dana Desa selama ini tidak masuk ke rekening desa melainkan ke rekening pribadi Sukadi selaku kepala kampung.

Lebih lanjut disebutkan beragam kebobrokan kepeimpinan Sukadi di Kampung Wonosari, seperti maraknya pungli dalam mengurus administrasi kependudukan di kampung tersebut, bayangkan saja warga yang akan membuat KTP/KK ditarik upeti sebesar Rp50 ribu atau untuk menebus kartu BPJS di banderol sebesar Rp 50 ribu.

“Bahkan ada warga yang mengurus surat pindah dimintai dana sebesar Rp150 ribu,” tukas sumber.

Saat dikonfirmasi, Sukadi selaku Kepala Kampung Wonosari menerangkan jika di tahun 2020 ini pihaknya menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp921 juta. Lebih lanjut diterangkan jika dari dana tersebut sebesar 40 persen digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

Dirinya juga membenarkan jika Dana Desa yang digunakan untuk penanggulangan Covid tahap awal adalah 10 persen dari Dana Desa atau sebesar Rp90 juta dan 30 persennya digunakan untuk merealisasikan BLT DD kepada warga yang berhak menerima sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. “Dari April hingga Juni 2020 ini yang dianggarkan sebesar Rp275.400.000,” ujar Sukadi.

Sementara itu, terkait penyaluran PKH yang diduga tidak tepat sasaran dan pengurangan
jatah raskin, Sukadi berkilah jika hal itu merupakan program milik Dinas Sosial dan menyarankan kepada awak media untuk menindaklanjutinya kepada yang lebih berwenang.

“Kampung kami yang mendapatkan PKH berjumlah 208 KK dan tentang pungutan Rp100 ribu rencananya akan kita gunakan untuk pembuatan rekening warga yang mendapatkan bantuan dan masih akan menunggu aturan main selanjutnya. Serta tidak benar jika pencairan Dana Desa di kampung ini menggunakan rekening pribadi saya, sedangkan soal pungutan kepengurusan adminduk, kenapa warga tidak mengurus sendiri ke Dinas nya,” tutup Sukadi.     (Tim)