Home Tanggamus Hukum

Warga Pekon Srikaton Tanggamus, Keluhkan Pungli Pembuatan Adminduk

1009
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews id, Tanggamus - Pungutan liar (Pungli) mewarnai distribusi KTP/KK di wilayah Pekon Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Pungli tersebut, dilakukan oleh oknum aparat Pekon, Adapun besarannya Pungli yang di lakukan oleh Aparat Pekon Rp 50 ribu, hingga kisaran Rp 100 ribu per jiwa tahun 2019.

Adanya Pungutan ini, masyarakat jelas sangat memberatkan. Apalagi, mayoritas warga Pekon Srikaton adalah Petani, Buruh, harus mengeluarkan uang besaran itu. untuk Pembuatan Kartu Tanda Pengenal (KTP) hingga Kartu Keluarga (KK).

Keluhan serupa diungkapkan beberapa warga desa itu lainnya. Sejumlah warga mengaku masih tetap ditarik biaya dan bukan saya saja, Kakak saya Pun diminta uang sebesar Rp 50 ribu

"Saat menanyakan kegunaan dana tersebut. Aparat Pekon dengan Lantang Menjawab untuk administrasi Pekon," katanya.

Memang sudah jadi rahasia umum, kepentingan Masyarakat dalam pembuatan KTP dijadikan Ajang Pungli oleh Perangkat  Pekon, itu terjadi diduga bukan baru-baru ini adanya Pungli di Pekon Srikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Adanya dugaan tersebut. Pihak Pekon Membantah atas pungutan uang 50 hingga 100 ribu perjiwa.

"Tanpa di sadari Sekertaris Pekon tersebut Tercetus mengatakan Mungkin Buat Administrasi," ucapnya kepada wartawan Koran ini saat di konfirmasi 6/5/2020.

Adanya dugaan Pungli tersebut Sungguh sangat disayangkan kejadian seperti itu, padahal sudah jelas yang di samppaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Restuardy Daud.

Restuardy menyebutkan pasal 95 B revisi UU Administrasi Kependudukan yang sudah diketok palu di DPR dan tinggal masuk dalam lembaran Negara yang memberikan Saksi Pidana Paling Lama 6 Tahun atau denda paling banyak Rp 75 juta. Pungli Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.tegasnya, Kamis (28/11/2013). 
Mendagri Gamawan Fauzi saat rapat paripurna di DPR pada Selasa (26/11/2013) menegaskan pengurusan KTP gratis. 

Disisilain. Terungkapnya dugaan Pungli tersebut. Salah satu yang diduga utusan Aparat Pekon. Budiono. Melalui Pia Ponselnya, mengatakan bahwa iya selaku LPM pekon Serikaton, Bawasannya beliau dipanggil oleh Penjabat (PJ), Carik, Kaur. Bahwa ada media akan membongkar Pungutan Liar yang di kukan Aparat Pekon Serikaton. 

"Kalau Sampean Sampai memuat Pemberitaan Pungli tersebut, Saya Akan Ambil Alih dan Saya akan ada di Belakang Kepala Pekon," katanya.

Bahkan Budiono Mengancam akan melaporkan wartawan koran ini ke Polsek. Ucapnya dengan nada Keras. Dan hal itu bahkan di akui oleh Budiono bahwasannya ada pungutan tersebut. 

Untuk itu diharapkan kepada Pihak Penegak Hukum Tanggamus. Agar dapat membongkar Pungli yang di lakukan oleh Aparat Pekon Serikaton, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Hal ini akan terus di ungkap. Diduga bukan hanya adanya Pungutan pembuatan KTP saja yang dilakukan oleh Aparat Pekon. Kuat dugaan Anggaran Dana Desa 2019/2020 diduga dijadikan Lahan Basah oleh Oknum-oknum Aparat Pekon Serikaton pada edisi mendatang.  (red)