Home Tanggamus Hukum

Wowww...Ada Indikasi Korupsi Di Bapeda Tanggamus, Capai Milyaran Rupiah

784
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Aparat Penegak Hukum Harus Mengusut Tuntas?

Handalnews.id, Tanggamus - Banyaknya kejanggalan pada APBD Kabupaten Tanggamus, khususnya ditahun 2019, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten setempat, dalam merealisasikan 89 paket dengan menelan anggaran RP 4.834.000.000 milyar, dimana dimasing-masing item tersebut diduga adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal dugaaan terjadinya indikasi korupsi berawal dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sarat dengan kepentingan oleh sejumlah oknum pejabat di Kantor Badan Perencanaan Daerah.

Bukan tanpa dasar, Hendra Wijaya Mega selaku Kepala Bappeda menjadi orang satu-satunya yang berpotensi terkena delik hukum, sebab berdasarkan Data yang ada di meja redaksi dan Salah satu Narasumber yang enggan Namanya di sebutkan, Dari nominal besarnya anggaran tersebut terdapat beberapa kegiatan yang diduga tidak sesuai dalam ketentuaan atau RAB yang ada.

Seperti kegiatan Langganan Internet Integrasi E-Planning dan E-Budgeting Kabupaten Tanggamus Rp 600.000.000.
Belanja Seragam Musrenbang Tingkat Kabupaten Tanggamus Rp 125.000.000.
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kelumbayan Barat Rp340.000.000. 
Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kota Agung Rp 340.000.000. Belanja Cetak Rp 12.950.000. Belanja Cetak Rp 23.450.000.
Belanja Jasa Pengembangan Website Bappelitbang Rp 15.000.000. Belanja Perlengkapan Audio/Video Visual Rp 17.900.000. Belanja Sewa Kamar Hotel/Penginapan  Rp 24.948.000.
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Implementasi SEPAKAT Rp 30.000.000.

Kemudian untuk Belanja Hardisk Server E-Planing dan E-Budgeting Kabupaten Tangamus Rp 25.000.000. Belanja Pemasangan Jaringan Lokal Rp 17.872.000.
Belanja Penataan Instalasi Server Aplikasi E-Planing dan E-Budgeting Rp 35.000.000. 
Kegiatan tersebut yang dilakukan dengan sistem penunjukan langsung dan Seleksi kuat dugaan tidak sesuai dengan Ketentuan.

Untuk itu di harapkan kepada pihak Aparat penegak hukum di Kabupaten Tanggamus agar dapat mengusut aktor Korupsi di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus.
Mengingat Angka Kemiskinan disana masih tergolong 12,72%. 

"Ada nya hal itu amat disayangkan oleh masyarakat disana yang masuk tergolong kemiskinan, menurut nya dari pada uang rakyat tersebut masuk kekantong pribadi oleh Koruptor. Lebih baik di gunakan untuk mengurangi garis kemiskinan di wilayah kami," ucapnya.

Hingga berita ini di turunkan, belum ada konfirmasi dari Kepala Bapeda Kabupaten Tanggamus. Namun hal ini akan di ungkap pada edisi Mendatang. (Red)